if99.net

IF99 ITB

Archive for the ‘sertifikasi profesi’ Category

Ujian SMR di BSMR Diperiksa Dengan DMR

without comments

Bank Indonesia meluncurkan program Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seiring dengan pelaksanaan program ini maka diharapkan akan muncul SDM perbankan yang berkualitas untuk membawa dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia.

Program sertifikasi ini dibuat dalam 5 (lima) tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, masing-masing tingkatan memiliki bobot penekanan yang berbeda-beda terhadap 5 aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (years of service), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), perilaku/sikap (attitude), dan pengalaman (experience).

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada international best practices, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi secara berkala kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia dalam hal ini memiliki kewenangan untuk tidak mengakui sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Sumber: Situs web BSMR

Sebelum BSMR  menerbitkan sertifikat manajemen risiko, para bankir tersebut perlu diuji. BSMR mensyaratkan bahwa pelaksanaan ujian harus dapat diperiksa dengan kecepatan yang sangat tinggi, untuk itulah digunakan scanner gambar digital berkecepatan 120 lembar per menit dilengkapi dengan Digital Mark Reader (DMR) sebagai sistem pemeriksa LJK ujiannya.

Berikut ini kutipan dari Booklet BSMR hal. 13:

  • Sanksi
    - Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
    - Bagi Bank yang tidak mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp 100 juta.
  • Peralihan
    - Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Pejabat Bank yang dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko pada berbagai tingkat (level) paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia.
    - Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Komisaris dan Direksi Bank melalui Program Eksekutif dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
    - Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima tahun) sebagaimana tersebut di atas,
    Komisaris dan Direksi Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai
    dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank

Written by arifrahmat

May 4th, 2010 at 1:46 pm

DMR Untuk Ujian Sertifikasi

without comments

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah nama mantan pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran dan berdampak merugikan negara. Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Kesehatan Achmad Suyudi, serta mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto merupakan sekian dari banyaknya pejabat negara yang terseret kasus korupsi.

Bila ditelisik lebih dalam, kasus yang menyeret banyak pejabat negara itu bermuara pada masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah (lelang). Para pejabat negara ini menggunakan kekuasaannya dengan penunjukkan langsung yang menyalahi aturan.

Kehadiran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Perpres 106/2007 mungkin dapat memberikan alternatif solusi bagi pejabat tinggi negara yang belum memahami dengan baik tentang aturan pengadaan.
Sebab pembentukan lembaga ini bertujuan salah satunya untuk mengurangi kasus-kasus yang membelit banyak pihak dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

LKPP sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan advokasi dan pendampingan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, bebas korupsi, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan cita-cita pemerintah yang terus menerus mendorong terwujudnya good governance.

Dikutip dari tulisan
Heni Rosmawati,MSi – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Opini, Lampung Post 05 Maret 2010, disalin dari situs web LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dalam 5 tahun terakhir telah melaksanakan lebih dari 4.000 kali ujian yang diikuti oleh lebih dari 500 ribu peserta.

Tempat pelaksanaan ujian sertifikasi tersebut tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat propinsi maupun kota/kabupaten. Untuk pelaksanaan ujian dengan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), LKPP menggunakan sistem Digital Mark Reader (DMR) yang dipasangkan dengan scanner dokumen berkecepatan tinggi. Dengan demikian, proses pemeriksaan ujian dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat dengan sumber daya yang hemat.

Penggunaan DMR untuk ujian sertifikasi tidak hanya dilakukan di LKPP. Beberapa ujian sertifikasi lain pemeriksaan ujiannya menggunakan DMR antara lain:


Written by arifrahmat

May 4th, 2010 at 11:22 am