if99.net

IF99 ITB

Archive for the ‘Pemerintah’ Category

Jujurkah Johan Budi, Jubir KPK?

without comments

johan-budi-kpk-ilc

Pernyataan Johan Budi, jubir KPK di acara ILC TVOne (14 Mei 2013)
Diambil dari menit ke-2, video part 3, http://www.pkspiyungan.org/2013/05/video-ilc-tadi-malam-ilc-terheboh.html

Di KPK, hampir tiap hari, tanpa diundang, media menjalankan tugasnya meliput di KPK, dan itu kewajiban KPK untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh KPK. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada kami, tentu berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPK.

Dan itu saya jawab, bahwa ada kasus yang diusut oleh KPK berkaitan dengan si A atau si B. Tadi juga disampaikan seolah-olah kenapa mengundang wanita-wanita cantik. Bukan tanpa alasan KPK mengundang seorang saksi. Saksi diperlukan kalau berkaitan dengan keterangan-keterangan yang kita perlukan, dalam kaitan dengan pemeriksaan sebuah penyidikan. Di dalam kasus Pak Djoko Susilo, itu sama juga, ada isteri Pak Djoko yang kita mintai keterangan sebagai saksi. Sama saya kira, jadi tidak ada festivalisasi di sini, apalagi pembentukan opini-opini yang disebut tadi (oleh Fahri Hamzah, politikus PKS).

Itu haknya media saya kira untuk meliput, memberitakan apa yang menurut media itu menarik bagi publik. Apakah KPK menangani kasus-kasus yang lain? KPK menangani kasus-kasus yang lain, hampir setiap hari kita memeriksa saksi-saksi Hambalang, kemudian saksi Century, itu kita lakukan, tapi kan MEDIA TIDAK BISA DIPAKSA UNTUK MEMBERITAKAN YANG INI, JANGAN MEMBERITAKAN YANG ITU. Jadi KPK tentu tidak punya kewenangan, untuk mempengaruhi apakah media ini harus memberitakan si A atau si B, saya kira itu adalah hak sepenuhnya pada media. Tentu Bang Karni (Ilyas) juga nggak mau, topik ILC ini diatur-atur juga, kan tidak mau. Jadi itu SEPENUHNYA KEWENANGAN MEDIA.

=====================================================
Semua pernyataan Johan Budi tampak logis hingga tanggal 16 Mei 2013 Tempo.co memuat berita berjudul Terdakwa Korupsi Al-Quran Berterimakasih pada KPK. Isi dari berita tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan jubir KPK, Johan Budi.
Perlu diketahui bahwa Johan Budi juga pernah bekerja di Tempo sebelum masuk KPK (Sumber: http://sosok.kompasiana.com/2013/05/17/johan-budi-fahri-hamzah-berakar-sama-di-tarbiyah-berdamailah-556959.html ), jadi sangat kecil kemungkinan Tempo memberitakan hal yang dapat berdampak negatif bagi pribadi Johan Budi.
Jadi, jujurkah Johan Budi? Tanyakan saja langsung kepada Zulkarnaen Djabar, karena beliau sendiri yang membuat pernyataan sehingga Johan Budi terkesan tidak jujur. Atau tanyakan kepada orang di sekitar, apakah benar pemberitaan kasus korupsi Al-Quran kurang dieksploitasi? Jika benar, maka mungkin Zulkarnaen Djabar yang lebih jujur daripada Johan Budi.
=====================================================

johan-budi-kpk

TEMPO.CO, Jakarta – Zulkarnaen Djabar, terdakwa kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan alat laboratorium komputer, mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apresiasi politikus Golkar ini terutama ditujukan pada juru bicara KPK Johan Budi SP. “Pak Johan pernah MINTA MEDIA untuk TIDAK terlalu MENGEKSPLOITASI PEMBERITAAN kasus SAYA,” kata Zulkarnaen dalam pembacaan pledoi di pengadilan tindak pidana korupsi, pada Kamis, 16 Mei 2013.

Zulkarnaen Djabar dituntut 12 tahun pidana dan denda Rp 500 juta, subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima uang senilai Rp 14,39 miliar dari pengusaha Abdul Kadir Alaydrus, Dirut perusahaan pemenang tender pengadaan Al-Quran, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia. Uang tersebut merupakan imbalan untuk jasa Zulkarnaen sebagai anggota Badan Anggaran DPR.

Dalam pledoinya, Zulkarnaen mengaku dia sudah divonis bersalah oleh opini publik. “Meskipun demikian, saya ucapkan terima kasih kepada KPK, yang melalui juru bicaranya Pak JOHAN BUDI, MENGATAKAN KEPADA MEDIA untuk tidak terlalu mengeksploitasi persoalan mengenai kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran,” kata Zulkarnaen.

“Pernyataan JURU BICARA KPK tersebut CUKUP BERMANFAAT untuk MEREDAM SUASANA,” kata Zulkarnaen. Meskipun demikian, Zulkarnaen merasa dia tetap dianggap sebagai simbol segala bentuk kejahatan.

Zulkarnaen bersama anaknya, Dendy, didakwa melakukan korupsi dengan membantu PT Batu Karya Mas menjadi pemenang proyek pengadaan alat laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah tahun anggaran 2011.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/063481017/Terdakwa-Korupsi-Al-Quran-Berterimakasih-pada-KPK


Written by arifrahmat

May 20th, 2013 at 2:52 pm

Sehatkan Internet Dengan Nawala

without comments


Kemarin (5/6/2010) di rumah, penulis mencoba browsing ke metacafe.com dan ternyata ada blokir dari Nawala. Speedy Unlimited kelas bawah di Bandung ternyata sudah menerapkannya, tetapi Speedy kelas mahal (yang terhubung via astinet) belum mengarahkan DNS-nya ke Nawala. Sebagai admin, router di kantor penulis perlu di-setting secara manual agar DNS-nya ke server Nawala.

Untuk Internet sehat dengan Nawala sangat mudah, cukup dengan mengarahkan setting DNS menjadi sebagai berikut.

DNS #1:  180.131.144.144
DNS #2:  180.131.145.145

Cukup dengan mengubah setting  tersebut pada router/access point/komputer/PC/laptop/notebook/netbook Anda, Internet Anda dijamin akan lebih sehat dan terbebas dari sebagian penyakit masyarakat maya:

  • Pornografi
  • Judi
  • Phising/Malware

Mari sehatkan Internet dengan Nawala. Layanan ini semestinya juga dapat diakses tidak hanya dari Indonesia. Untuk mengetes apakah Internet Anda sudah di-Nawala-kan, cukup dengan membuka metacafe.com. Jika diblokir oleh Nawala, maka artinya sudah aman.


Written by arifrahmat

May 6th, 2010 at 9:26 am

Ujian SMR di BSMR Diperiksa Dengan DMR

without comments

Bank Indonesia meluncurkan program Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seiring dengan pelaksanaan program ini maka diharapkan akan muncul SDM perbankan yang berkualitas untuk membawa dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia.

Program sertifikasi ini dibuat dalam 5 (lima) tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, masing-masing tingkatan memiliki bobot penekanan yang berbeda-beda terhadap 5 aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (years of service), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), perilaku/sikap (attitude), dan pengalaman (experience).

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada international best practices, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi secara berkala kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia dalam hal ini memiliki kewenangan untuk tidak mengakui sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Sumber: Situs web BSMR

Sebelum BSMR  menerbitkan sertifikat manajemen risiko, para bankir tersebut perlu diuji. BSMR mensyaratkan bahwa pelaksanaan ujian harus dapat diperiksa dengan kecepatan yang sangat tinggi, untuk itulah digunakan scanner gambar digital berkecepatan 120 lembar per menit dilengkapi dengan Digital Mark Reader (DMR) sebagai sistem pemeriksa LJK ujiannya.

Berikut ini kutipan dari Booklet BSMR hal. 13:

  • Sanksi
    - Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
    - Bagi Bank yang tidak mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp 100 juta.
  • Peralihan
    - Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Pejabat Bank yang dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko pada berbagai tingkat (level) paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia.
    - Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Komisaris dan Direksi Bank melalui Program Eksekutif dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
    - Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima tahun) sebagaimana tersebut di atas,
    Komisaris dan Direksi Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai
    dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank

Written by arifrahmat

May 4th, 2010 at 1:46 pm

DMR Untuk Ujian Sertifikasi

without comments

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah nama mantan pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran dan berdampak merugikan negara. Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Kesehatan Achmad Suyudi, serta mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto merupakan sekian dari banyaknya pejabat negara yang terseret kasus korupsi.

Bila ditelisik lebih dalam, kasus yang menyeret banyak pejabat negara itu bermuara pada masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah (lelang). Para pejabat negara ini menggunakan kekuasaannya dengan penunjukkan langsung yang menyalahi aturan.

Kehadiran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Perpres 106/2007 mungkin dapat memberikan alternatif solusi bagi pejabat tinggi negara yang belum memahami dengan baik tentang aturan pengadaan.
Sebab pembentukan lembaga ini bertujuan salah satunya untuk mengurangi kasus-kasus yang membelit banyak pihak dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

LKPP sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan advokasi dan pendampingan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, bebas korupsi, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan cita-cita pemerintah yang terus menerus mendorong terwujudnya good governance.

Dikutip dari tulisan
Heni Rosmawati,MSi – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Opini, Lampung Post 05 Maret 2010, disalin dari situs web LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dalam 5 tahun terakhir telah melaksanakan lebih dari 4.000 kali ujian yang diikuti oleh lebih dari 500 ribu peserta.

Tempat pelaksanaan ujian sertifikasi tersebut tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat propinsi maupun kota/kabupaten. Untuk pelaksanaan ujian dengan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), LKPP menggunakan sistem Digital Mark Reader (DMR) yang dipasangkan dengan scanner dokumen berkecepatan tinggi. Dengan demikian, proses pemeriksaan ujian dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat dengan sumber daya yang hemat.

Penggunaan DMR untuk ujian sertifikasi tidak hanya dilakukan di LKPP. Beberapa ujian sertifikasi lain pemeriksaan ujiannya menggunakan DMR antara lain:


Written by arifrahmat

May 4th, 2010 at 11:22 am