if99.net

IF99 ITB

Archive for the ‘Indonesiaku’ Category

THR. Berterimakasihlah kepada Gerakan Kaum Buruh

without comments

Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang segera tiba, kata apa yang paling sering disebut oleh kaum pekerja? Ya, THR, atau Tunjangan Hari Raya. THR adalah kebahagiaan tersendiri bagi seluruh pekerja di tanah air. Kaum pekerja itu adalah PNS, pegawai swasta, buruh, satpam, supir perusahaan, bahkan pembantu rumah tangga.

THR merupakan rezeki tambahan para pekerja di tengah himpitan ekonomi menjelang hari raya. Menjelang lebaran kebutuhan masyarakat umumnya bertambah untuk membeli berbagai kebutuhan lebaran, termasuk biaya buat mudik. Maka, THR selalu didamba menjelang lebaran. Saat ini THR wajib diberikan oleh Pemerintah, perusahaan, atau institusi yang mempekerjakan orang. Besar THR bervariasi, minimal satu bulan  gaji. Beberapa perusahaan ada yang memberikan kurang dari satu bulan gaji tergantung kemampuan perusahaan tersebut.

Ketahuilah, THR hanya ada di Indonesia, kita tidak menjumpai pemberian THR di negara lain, apalagi di negara-negara non-muslim sekalipun yang masyarakatnya merayakan hari raya agama seperti Natal, Dipawali, Waisyak, dan sebagainya. Tidak ada THR di sana.

Menurut cerita seorang teman, para ekspatriat yang bekerja di Indonesia sering terheran-heran dengan THR buat pegawai lokal, karena di negara mereka tidak ada THR. Memang di negaranya ada bentuk hadiah saat Natal, tetapi dalam bentuk barang, dan nilainya tidak sebesar gaji satu bulan. Tidak ada THR di negara asing karena mereka menerima gaji tidak hanya 12 kali selama satu tahun, tetapi bisa lebih dari 12 kali. Di Indonesia, beberapa perusahaan swasta dan BUMN memberi gaji pegawainya juga lebih dari 12 kali dalam satu tahun dalam bentuk bonus atau insentif. Sedangkan di lingkungan pegawai negeri sipil dikenal pula gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru. Jika ditambah dengan THR maka PNS mendapat 14 kali gaji dalam satu tahun.

Kewajiban memberi THR di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejarah THR dapat dibaca dari tulisan Sejarah Gerakan Buruh di Balik Kewajiban THR. Ternyata organisasi kaum buruhlah yang pertama kali menginisiasi kewajiban pemberian THR. Pada tahun 1950-an situasi ekonomi sangat sulit, harga barang kebutuhan sangat tinggi. Kaum buruh terjepit di tengah kemiskinan absolut dengan upah rendah tetapi kebutuhan hidup terasa mahal, apalagi menjelang lebaran.

Saya kutip tulisan dari artikel tersebut:

“Everett Hawkins, dalam artikelnya “Labour in Developing Economics” (1962), menggambarkan kemiskinan yang dialami para buruh pada dekade 1950an “[…] bukan hanya upah yang rendah tapi juga harga 19 bahan pokok di Jakarta naik 77 persen dari tingkat awal 100 persen pada 1953 menjadi 177 persen pada 1957, dan kemudian naik makin cepat, dari 258 pada 1958 menjadi 325 pada akhir 1959.”

Menurut Jafar, “Sepanjang 1951-1952 masih belum ada aturan atau keputusan resmi pemerintah menyangkut THR—baik soal kepastiannya sebagai salah satu hak buruh (bukan semata-mata hadiah) maupun soal isi besarannya.” Dengan mengutip artikel K. Gunadi, “Hadiah Lebaran Dalam Rangka Kebijaksanaan Pemerintah” (1957), Jafar menyebut THR di masa itu dipandang sebagai “pemberian yang bersifat sukarela dan yang tidak dapat dipaksakan”.

Sebagai organisasi buruh terbesar masa itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), tulis Jafar, “teguh dalam memimpin perjuangan gerakan buruh demi terpenuhinya tuntuan akan THR.” Dalam Sidang Dewan Nasional II di bulan Maret 1953 di Jakarta, SOBSI, organisasi buruh yang belakangan dicap PKI ini, mulai menyuarakan: “Pemberian tundjangan hari raya bagi semua buruh sebesar satu bulan gadji kotor.”

Karena THR kala itu hanya dianggap sukarela, organ buruh yang lain tak terlalu keras menuntut. Melihat sulitnya perekonomian pada era 1950an, keberadaan THR akan membuat hati buruh tentram. SOBSI tahu benar hal itu. Dan SOBSI, dari waktu ke waktu, terus mendesak pemerintah untuk mewujudkan THR.

Semuanya tidak serta merta terpenuhi seperti dituntut serikat buruh (termasuk SOBSI). “Apa yang terjadi muncul perlahan dan bertahap, sesuai dengan desakan tuntutan gerakan buruh dan kehati-hatian politik pemerintah dalam menghadapi kekuatan sosial gerakan buruh,” tulis Jafar.

Perlu juga dicatat, bahwa pada 1954, sudah ada “Persekot Hari Raja” yang kala itu hanya bisa dinikmati pegawai negeri. Persekot itu keluar dengan dalil Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1954, tanggal 19 Maret 1954, tentang Pemberian Persekot Hari Raja Kepada Pegawai Negeri.

Karena istilahnya persekot, uang itu hanya bersifat uang muka pinjaman kepada pegawai dan setelahnya harus dikembalikan. Menurut pasal 6 ayat 1 PP tersebut, pengembalian “dilakukan dalam enam angsuran dengan memotong gaji pegawai yang bersangkutan tiap-tiap bulannya.”

Sedangkan untuk para buruh, ada istilah “Hadiah Lebaran” berdasar Surat Edaran nomor 3676/54 yang dikeluarkan Menteri Perburuhan S.M. Abidin dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang berkuasa dari 1953 hingga 1955. Hal itu dilakukan guna meredam tuntutan buruh yang diberikan berdasarkan sukarela oleh pihak perusahaan. Besarannya, “seperduabelas dari upah yang diterima buruh dalam masa antara lebaran sebelumnya dan yang akan datang, sekurang-kurangnya 50 rupiah dan sebanyak-banyaknya 300 rupiah.”

Pada 1955, 1956, 1957, 1958, surat edaran itu sama isinya. Sayangnya surat edaran tidak punya kekuatan hukum. Surat itu hanya beredar saja dan sama sekali tidak menenangkan perut buruh di kala lebaran. Menurut Jafar, surat edaran hanyalah jalan tengah pemerintah saja. Untuk itulah serikat buruh, terutama SOBSI, terus bergerak.

Titik cerah makin terlihat ketika Ahem Erningpraja menjadi Menteri Perburuhan dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962). Meski besarannya belum sebulan gaji kotor, THR wajib dibayarkan dan menjadi hak buruh dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 bulan kerja. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perburuhan nomor 1/1961 yang dikeluarkan oleh Ahem.”

*******************

Sekarang tidak hanya buruh saja yang mendapat THR, tetapi THR adalah hak semua pekerja tanpa terkecuali. Kepada kaum buruh kita perlu berterima aksih atas perjuangannya.

Meskipun pembantu rumah tangga (atau asisten rumah tangga) tidak termasuk pekerja di dalam perusahaan, namun majikan yang mempekerjakan pembantu, supir, satpam juga diminta memberikan THR bagi pekerja di rumahnya.

Saya pribadi sudah menyiapkan THR buat pembantu saya di rumah, termasuk juga buat pengemudi ojek yang selalu rutin antar jemput anak saya ke sekolah.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Written by rinaldimunir

June 1st, 2019 at 10:33 am

Posted in Indonesiaku

Kejutan PKS dan PSI pada Pemilu 2019

without comments

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 membawa berbagai kejutan kejutan. Beberapa partai naik suaranya (Nasdem, PKS, Gerindra), beberapa partai lagi turun (PPP, Demokrat, PBB), demikian menurut hasil hitung cepat (quick count). Satu kejutan yang masih menjadi perbincangan pengamat politik adalah naiknya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tidak lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Senayan. Padahal PKS diprediksi oleh lembaga-lembaga survey tidak akan lolos ambang batas 4% akibat konflik internal dan berbagai kasus miring yang mendera kadernya. Sebaliknya, PSI dianggap oleh banyak orang sebagai partai harapan baru karena berisi anak-anak muda millenial sehingga punya kans besar untuk meraih suara dari kalangan anak muda.

Kenyataannya tidaklah demikian. PKS malah melejit raihan suaranya, dari semula sekitar 6% pada Pemilu 2014 menjadi sekitar 8% hingga 9% pada Pemilu tahun ini. Sebaliknya PSI malah hanya mendapat sekitar 2% suara nasional sehingga sangat sulit untuk lolos ke DPR.

Apa yang membuat kejutan ini terjadi? Saya akan membuat analisis amatiran di bawah ini.

PKS dan PSI dapat dianggap dua partai yang berbeda ideologi dan arah politik. PKS adalah partai Islam, tergabung ke dalam koalisi Capres-cawapres Prabowo-Sandi. PSI adalah partai nasionalis dan tergabung ke dalam koalisi Jokowi-Amin. Selama kampanye Pemilu sangat terihat kedua partai ini berbeda secara diametral. PSI sangat sering menyerang PKS terkait ideologinya itu. Bahkan dalam berbagai kesempatan salah satu petinggi partainya pernah mengatakan “haram” berkoalisi dengan PKS baik di legislatif maupun di Pilkada kelak. Para petinggi PKS menanggapi serangan itu dengan kalem saja, mereka menyatakan buktikan dulu PSI masuk ke Senayan baru kemudian bermanuver.

Sebenarnya publik menaruh harapan kepada PSI sebagai pendatang baru. Ada harapan partai ini membawa angin baru di tengah kejenuhan terhadap partai-partai lama yang selalu terlilit kasus-kasus korupsi dan asusila. PSI diisi oleh anak-anak muda. Para calegnya bersih dari kasus korupsi. Anak-anak muda generasi milenial adalah kaum terpelajar, rasional, melek internet, dan aktif di media sosial. Merekalah pangsa potensial pemilih PSI.

Namun sayang seribu sayang, partai ini membuat posisitioning yang melahirkan resistensi dari mayoritas muslim di tanah air. Dalam berbagai kesempatan partai ini mewacanakan akan melarang poligami di Indonesia dengan alasan poligami lebih sering merugikan perempuan. Harapannyaadalah kaum perempuan akan simpati dengan wacana ini sehingga akan memilih PSI. Namun, partai ini lupa jika mereka hidup di Indonesia yang masih menjunjung tinggi ajaran agama. Publik mengaitkan larangan poligami dengan ajaran Islam. Di dalam agama Islam poligami itu dibolehkan tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Meskipun tidak semua laki-laki muslim setuju poligami, tetapi mewacanakan penentangan terhadap poligami dianggap menentang syariat Islam. Hal ini dipandang sebagai persoalan serius karena menyentuh ajaran agama yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. Sudah dapat diduga publik pun mulai menentang partai baru ini.

Belum berhenti dengan isu poligami, PSI terus mewacanakan isu sensitif lainnya seperti menolak perda-perda yang mereka sebut Perda Syariah. Perda syariah dituding oleh PSI melahirkan diskriminasi terhadap minoritas. Meskipun soal diskriminasi ini masih dapat diperdebatkan, namun Perda-Perda yang dinilai berbau syariah itu sebenarnya adalah kearifan lokal di masyarakat setempat yang dijadikan undang-undang. Misalnya Perda yang mengatur penutupan rumah makan selama siang hari pada bulan puasa, Perda yang mengatur penggunaan busana muslimah bagi perempuan muslim di Aceh, dan sebagainya. Hal ini mirip seperti Perda di Bali yang melarang kegiatan selama Hari Raya Nyepi.

Namun, sikap penolakan PSI terhadap Perda Syariah itu diartikan oleh publik yang mayoritas muslim sebagai penolakan terhadap syariat Islam. PSI dipesepsikan sebagai partai anti-syariah, partai anti Islam, dan sebagainya. Cap sebagai partai anti-syariah semakin bertambah ketika publik mengaitkan partai ini dengan pendukung Ahok yang dianggap penista agama, karena memang para pendiri PSI dulunya adalah komunitas Teman Ahok. Jika potitioning PSI terus seperti itu, maka publik akan selalu mengingatnya sebagai partai anti-syariah.

Positioning yang salah tempat dan waktu itu akibatnya fatal. PSI mendapat penolakan oleh kaum mayoritas. Menariknya lagi, kaum minoritas pun tidak banyak yang memilih PSI, sebab mereka telah melabuhkan pilihannya kepada partai nasionalis lain seperti PDIP dan Nasdem. Maka, wajar saja raihan suara PSI pada Pemilu 2019 jebok. Hanya di kota-kota besar suaranya lumayan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Di kota-kota ini PSI dipilih oleh kelompok terpelajar seperti mahasiswa. Di kota Bandung suara PSI cukup lumayan di daerah kos mahasiswa seperti di kecamatan Coblong (Dago).

Bagaimana dengan PKS? PKS mendapat “rezeki” peningkatan suara karena lima faktor. Faktor pertama adalah PKS tidak lagi mengangkat isu-isu keislaman dalam kampanyenya. Tetapi mereka “menjual” isu-isu populis seperti SIM seumur hidup dan penghapusan pajak motor. Isu-isu ini meskipun sangat sulit direalisasikan kelak, namun kalangan menengah ke bawah yang menempati porsi terbesar pemilih tertarik dengan isu ini. Motor identik dengan rakyat kecil. Kader-kader PKS yang terkenal militan berhasil mensosialisasikan isu-isu ini ke tengah masyarakt melalui baliho-balihonya yang hamoir semuanya bertuliskan SIM seumur hidup dan pajak motor dihapuskan.

Faktor kedua adalah dampak isu-isu besar nasional yang lahir selama dan pasca Pilkada DKI, yang dianggap tidak memberi keadilan bagi ummat Islam. Aksi-aksi massa spektakuler di Monas, yang dikenal sebagai aksi 212 dan demo berjilid-jilid sesudahnya mempengaruhi persepsi umat Islam terhadap pemerintah. Isu-isu pun berkembang di tengah masyarakat seperti Pemerintah  mengkriminalisasi ulama,  menangkap para tokoh dan aktivis Islam, dan lain-lain.

Sejak aksi 212 hingga sekarang bermunculan tokoh-tokoh medsos yang sering mengeluarkan postingan kontroversial dan melecehkan rasa keberagamaan umat Islam, antara lain Ade Armando, Abu Janda, Deny Siregar, dll.  Hal itu ditambah lagi dengan kasus-kasus seperti pembakaran bendera tauhid dan ormas tertentu yang mempersekusi ustad beken. Muara dari kekecewaan itu adalah partai-partai pendukung Pemerintah pun dijauhi. Pemilih muslim yang kecewa dengan Pemerintahan Jokowi kemudian melihat PKS adalah partai yang paling dekat dengan sisi emosional mereka. Memang ada partai-partai Islam lain seperti PPP, PKB, dan PBB, namun pemilih muslim ini melihat ketiga partai ini bagian dari koalisi Jokwowi sehingga mereka tidak mau memilihnya. PKS-lah yang mendapat berkah dari kekecewaan pemilih muslim ini.

Faktor ketiga yang meningkatkan suara PKS adalah kasus hukum yang menimpa Ketum PPP, Rommaharmuzzy alias Rommi. Rommy ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap pengaturan jabatan di Kemenag. Kasus Rommy ibarat tsunami politik bagi PPP karena terjadi sebulan sebelum Pemilu. Sebagian pemilih PPP yang kecewa dengan aib yang mencoreng nama partainya mengalihkan dukungannya kepada partai Islam lain seperti PKB, PAN, dan PKS. Jadi, PKS ikut mendapat limpahan suara dari pemilih PPP yang kecewa itu.

Faktor keempat adalah limpahan suara dari pemilih loyal PBB. Semula ada harapan PBB yang dinakhodai oleh Yusril sebagai harapan baru umat Islam. Namun, tindakan Yusril yang membawa PBB mendukung capres Jokowi berseberangan dengan suara akar rumput kader partainya yang sebagian besar mendukung Prabowo. Pertentangan antara elit PBB dengan kaum akar rumput menghasilkan penolakan terhadap PBB. Akar rumput PBB yang kecewa kemudian mengalihkan suaranya ke partai Islam pendukung Prabowo, yaitu PKS dan PAN.

Faktor kelima adalah video Ustad Abdul Somad (UAS) yang viral menyatakan hanya ada dua partai yang masih konsisten menolak legalisasi miras dan LGBT, yaitu PKS dan PAN. Seperti diketahui, Abdul Somad adalah ustad paling populer saat ini.  UAS mempunyai jutaan jamaah pengajian di seluruh tanah air. Kata-katanya selalu didengar orang. Peredaran video yang viral itu ikut andil menaikkan suara PKS dan PAN. Menurut hasil hitung cepat malah PKS adalah peraih suara terbanyak di propinsi Riau.

Begitulah analisis pengamat amatir terhadap kejuatan kedua partai ini, PKS dan PSI. Boleh setuju atau tidak. Namanya juga orang Informatika merangkap pengamat amatiran politik. ?

Written by rinaldimunir

May 3rd, 2019 at 2:16 pm

Posted in Indonesiaku

Seberapa Tahan Memboikot Rumah Makan Padang (Nasi Padang)?

without comments

Di media sosial viral seruan netizen untuk memboikot rumah makan masakan padang (lebih tepatnya rumah makan masakan minang) atau nasi padang, gara-gara Jokowi kalah telak di Sumatera Barat. Menurut hasil hitung cepat, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya mendapat 11-12% suara, sisanya 88-89% untuk pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Sudah dua kali Jokowi kalah telak di Sumatera Barat. Pada Pemilu 2014, Jokowi mendapat 22% suara. Tahun 2019 ini malah semakin turun lagi suaranya.

Pendukung pasangan 01 yang kecewa lalu mem-posting seruan di akun Facebook untuk berhenti makan di rumah makan padang, seperti gambar berikut. Tujuannya adalah untuk membangkrutkan semua rumah makan padang, sebagai balasan terhadap kekalahan Jokowi.

boikot

Entah seruan itu bercanda, sarkasme, atau memang serius, tetapi posting-an di atas terlanjur viral dan mendapat respon luar biasa dari netizen. Tidak semudah itu membangkrutkan rumah makan padang, Ferguso! Masakan padang (minang) sudah terlanjur melekat bagi kebanyakan orang Indonesia. Masakannya enak, kaya bumbu, dan mudah diterima oleh lidah siapapun. Tidak hanya oleh lidah rakyat nusantara, tetapi sudah melampaui selera bangsa-bangsa di dunia. Siapa yang tidak suka rendang yang dinobatkan sebagai masakan terenak nomor 1 di dunia oleh CNN.

Rumah makan padang menyebar di berbagai pelosok tanah air hingga ke luar negeri. Sepahit-pahitnya orang minang itu mencari penghasilan di perantauan, maka kalau tidak berdagang kaki lima, maka ia membuka usaha rumah makan di pinggir jalan. Lama-lama rumah makannya tumbuh besar, lalu pemiliknya beralih menyewa tempat/toko, akhirnya punya restoran sendiri. Para karyawannya yang masih orang sekampungnya pun tidak lama-lama bekerja, setelah beberapa tahun bekerja mereka keluar lalu membuka usaha rumah makan sendiri. Dari satu rumah makan di sebuah kota tumbuh menjadi beberapa rumah makan.

Rumah makan padang merupakan “penyelamat” para turis  muslim jika berada di negeri yang bukan mayoritas muslim, seperti di Bali, Manado, Toba, Singapura, bahkan di Eropa. Jika ragu dengan kehalalan makanan di tempat itu, makan saja di rumah makan padang, sebab sudah pasti halal.

Boikot- memboikot produk bukan hal yang baru di Indonesia karena perbedaan pandangan politik dan ideologi. Sari Roti pernah diboikot tahun 2017 saat aksi demo berjilid-jilid di Monas. Nyatanya merek roti itu tetap eksis karena orang sudah terlanjur suka dengan roti itu. Ingat roti ya ingat Sari Roti.

Saya yakin orang-orang yang memboikot rumah makan padang tidak akan kuat berlama-lama melakukan aksi boikotnya. Mana kuat dia menahan diri untuk untuk tidak memakan masakan padang yang enak-enak itu. Sebut saja rendang, gulai ayam, gulai tunjang, teri balado, gulai kepala kakap, ikan asam padeh, gulai otak, gulai nangka, sambal cabe hijau, itik lado mudo, gulai cancang, dan masih banyak lagi yang menerbitkan air liur.  Paling kuat memboikot satu bulan, dua bulan, atau setahun, lalu pasti kembali lagi makan di sana dengan menahan rasa malu.

Rumah makan padang tidak akan bangkrut karena ulah kekanak-kanakan pendukung Jokowi yang mutung gara-gara capresnya kalah. Masih banyak orang Indonesia, termasuk pendukung Jokowi sendiri, yang berakal sehat tidak menghiraukan seruan boikot itu. Kalau makan ya makan, urusan politik ya lain lagi.  Tidak ada hubungannya pilihan politik dengan kuliner.  Jika pilihan politik dihubungkan dengan kuliner, maka daftar makanan daerah yang diboikot (karena Jokowi kalah di sana) akan bertambah panjang. Apa juga mau memboikot makanan enak-enak seperti mpek-mpek palembang, coto makassar, sate madura, mie aceh, batagor bandng, ayam taliwang, soto banjar, soto mie bogor, sate ikan banten, dodol garut, dan lain-lain?

Ada-ada saja. Lebay ah. Biasa sajalah berdemokrasi. Kalah menang itu hal yang biasa saja.

(Tulisan serupa: Seberapa Kuat Kalian Mau Boikot Rumah Makan Padang?)

Written by rinaldimunir

April 23rd, 2019 at 5:21 pm

Nasib Partai-partai Islam pada Pemilu 2019

without comments

Kasus  penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). M Romahurmuziy,  oleh KPK pada hari Jumat minggu lalu mengagetkan publik di tanah air. KPK terlah menetapkannya Rommy, demikian namanya, sebagai tersangka. Seorang Ketum partai berasaskan Islam terlibat menerima suap terkait pengaturan jabatan tinggi di Kementerian Agama. Sedih dan miris. Bagaimana tidak miris, dia membawa nama partai Islam, lambang partainya ka’bah, tetapi perilaku korupsinya bertolak belakang dengan asas partai maupun lambang partainya.

Ketika partai belum sebanyak sekarang (hanya ada Golkar, PPP, dan PDI(P)), saya dulu adalah salah satu pemilih PPP.  Dengan kasus OTT Rommy oleh KPK ini, tentu masyarakat akan memberikan hukuman sosial kepada PPP. Apalagi Pemilu tinggal satu bulan lagi.  Peristiwa OTT terhadap Ketum PPP bagaikan tsunami yang akan meruntuhkan kepercayaan publik kepadanya. Hukuman sosial dari publik jauh lebih kejam daripada hukuman terhadap Ketum itu sendiri. Masih ingat kita ketika Partai Demokrat dilanda kasus korupsi yang dilakukan para kadernya, suara Demokrat langsung turun drastis. Begitu pula kasus korupsi yang menimpa Presiden PKS yang berdampak pada suara PKS. tapi untunglah kedua partai ini dapat bangkit kembali.

Sekarang PPP yang kena. Saya merasa sedih dan prihatin melihat nasib partai PPP dan partai-partai berasaskan Islam lainnya atau mempunyai basis massa dari kalangan ormas Islam (PKS, PKB, PBB, dan PAN).  Sebagai salah satu aset umat Islam seharusnya partai-partai Islam itu harus dijaga tetap eksis dan besar. Di parlemen wakil-wakil partai Islamlah yang vokal menentang UU yang kurang ramah dengan kepentingan ummat.

Tetapi makin ke sini partai-partai Islam semakin kerdil. Kecuali PKB yang mungkin masih bisa bertahan karena memiliki pemilih yang loyal dari kalangan nahdlyin (NU), saat ini pemilih sudah banyak tidak tertarik dengan partai berbasis agama, karena partai-partai itu kurang inovatif, kurang kreatif, dan berkutat pada jargon-jargon yang itu-itu saja. Partai-partai Islam hanya mendekati ummat ketika mau pemilu saja. Di luar pemilu mereka nyaris sama saja dengan partai-partai nasionalis atau partai sekuler.

Banyaknya kader partai Islam yang terlibat korupsi atau perilaku amoral lainnya membuat ummat melihat mereka hampir tidak ada bedanya dengan kader partai nasionalis. Kelakuannya sama saja.

Peristiwa yang menimpa Rommi pasti membuat kepercayaan ummat makin jatuh ke titik nadir. Perilaku elit partai-partai Islam yang jauh dari aspirasi akar rumput membuat partai Islam makin ditinggalkan ummat. Pilkada DKI tahun 2017 adalah contohnya.  Saat itu PPP dan PKB malah malah mendukung Cagub kontroversial yang terlibat kasus penistaan agama.  Demi kepentingan pragmatis dan kekuasaan semata, elit-elit partai Islam mengambil pilihan yang berbeda dengan suara akar rumput. Pada Pilpres 2019 pun terulang kembali, elit-elit partai-partai Islam seperti PPP dan PBB berlawanan dengan suara akar rumput dalam mendukung Capres.

Hasil-hasil survey sementara menunjukkan posisi partai-partai Islam terancam tidak lolos parliamentary threshold sebesar 4%. PKS dan PAN di ujung tanduk, PBB hanya mendapat nol koma, PPP mungkin akan tenggelam karena kasus Rommi, hanya PKB yang mungkin bisa lolos. Hasil pastinya baru kita ketahui setelah tanggal 17 April 2019.

Sekarang apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Sulit meraih kepercayaan ummat lagi. Kepercayaan ummat dirusak oleh kelakuan para elit partai-parttai Islam.

Written by rinaldimunir

March 19th, 2019 at 2:42 pm

Posted in Agama,Indonesiaku

2019, Tahun Hilangnya Akal Sehat

without comments

Tahun 2019 adalah tahun yang melelahkan pikiran anak bangsa. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilpres dan Pileg secara serentak, tetapi pertentangan di tengah masyarakat mengenai Pilpres masuk hingga ke ranah privat. Banjir kiriman berita hoaks, kata-kata dan gambar hasutan, serta ujaran kebencian masuk ke ponsel kita. Pendukung kedua kubu 01 dan 02 perang kata-kata untuk membela jagoannya sambil mendegradasikan lawannya.

Memang pemilu kali ini ada pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg, meliputi anggota DPR, DPRD Propinsi, D{RD Kota/Kabupaten, dan DPD), tetapi Pileg tenggelam oleh hiruk pikuk Pilpres. Masyarakat lebih memperhatikan Pilpres ketimbang Pileg.  Hingga hari ini saya, dan mungkin juga publik seperti anda, tidak pernah tahu atau malas mencari tahu tentang calon legislatif yang akan dipilih. Jika sampai hari H demikian kondisinya, maka Pileg akan mundur seperti Pemilu dua periode sebelumnya, yaitu menusuk lambang partai ketimbang meusuk foto caleg.

Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang calon (paslon), Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf, namun masyarakat sudah terlanjur terbelah karena mendukung salah satu paslon. Masalahnya dalam mendukung jagoannya, seringkali pendukung terlalu berlebihan alih-alih kebablasan. Sudah tidak rasional lagi bicaranya.

Marilah kita lihat dua kasus berbeda, masing-masing pada setiap kubu 01 dan 02. Pendukung 01 (Jokowi-Ma’ruf) terlalu jumawa dalam membanggakan keberhasilan Jokowi membangun proyek infrastruktur seperti jalan tol. Saking jumawanya mereka mengancam masyarakat yang tidak memilih Jokowi dilarang lewat jalan tol yang dibangun oleh Jokowi. Menurut saya ini pikiran kekanak-kanakan, Kenapa pakai larang melarang segala? Jalan tol itu dibangun dengan uang rakyat, bukan dibangun oleh uang pribadi Jokowi. Maka, siapapun rakyat boleh melewatinya. Membangun proyek infrastruktur adalah kewajiban pemerintah, siapapun presidennya. Jika sampai larang melarang begitu, nanti akan ada serangan balasan dari kubu 02 yang melarang pendukung 01 melewati jalan tol yang dibangun pada era Soeharto atau era SBY. Kacau bukan?

Sekarang kita lihat pula kasus yang irasional pada pendukung 02 (Prabowo-Sandi). Baru-baru ini beredar video viral tiga orang ibu-ibu di Karawang yang mengatakan jika Jokowi menang maka adzan akan dilarang. Lalu video yang sejenis di tempat lain mengatakan jika Jokowi menang maka pernikahan sejenis akan diizinkan. Menurut saya pernyataaan pendukung 02 ini jelas tidak masuk akal. Mana mungkin adzan akan dilarang di negara yang penduduknya mayoritas muslim? Cari mati itu namanya, sebab presiden yang demikian akan berhadapan dengan ratusan juta umat Islam. Tidak mungkinlah Jokowi melarang adzan jika dia menang. Begitu pula, tidak akan mungkin pernikahan sejenis akan dilegalkan di Indonesia yang masyarakatnya masih menjadikan agama sebagai pegangan hidup. Agama manapun melarang pernikahan sejenis. Indonesia tidak akan seperti Eropa yang mengizinkan pernikahan sesama lelaki atau sesama perempuan. Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia adalah tameng terkuat yang akan menentangpernikahan sejenis maupun  LGBT sampai kapanpun karena haram hukumnya.

Masih banyak lagi berita hoaks yang beredar di ruang privat kita dari kedua pendukung capres. Tujuannya satu, menjatuhkan citra lawan dengan fitnah yang keji atau memberi ancaman jika tidak memilih paslon tertentu. Inilah yang saya sebut sudah tidak rasional lagi aksi dukungan dari kedua kubu. Sudah hilang tingkat kewarasannya demi membela jagoannya. Fanatisme yang berlebihan dari pendukung capres telah melunturkan akal sehat. Apa saja mereka sampaikan untuk memanipulasi keadaan. Banyak orang yang gerah dan tidak nyaman dengan kondisi panas seperti ini. Mereka berharap Pilpres cepatlah berlalu. Sudah tidak sehat lagi . Sudah hilang akal sehat.

Written by rinaldimunir

March 15th, 2019 at 2:45 pm

Posted in Indonesiaku

Mempermasalahkan Istilah “Kafir”

without comments

Bahtsul Masail hasil Konferensi Alim Ulama dan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Banjar, Jawa Barat minggu lalu merekomendasikan untuk mengganti istilah “kafir” kepada nonmuslim.  Sebagai gantinya, NU lebih memilih untuk mengajukan istilah “Muwathinun” yang berarti warga negara sebagai gantinya. Menurut kyai di NU, istilah “kafir” dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. Seperti dikutip dari sini ( NU dan Usul Penghapusan Label Kafir untuk Nonmuslim), “Abdul Moqsith Ghazali yang jadi pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para nonmuslim di Indonesia.”

“Meski begitu, kata Moqsith, bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Alquran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.”

Saya agak heran dengan rekomendasi NU ini. Bukan saya anti, tetapi sebenarnya di mana masalahnya? Dalam konteks muamalah, atau hubungan sesama manusia, saya rasa hampir tidak pernah ada orang Islam Indonesia di dalam pergaulan sehari-hari menyebut saudaranya yang tidak seiman dengan sebutan kafir. Bangsa kita juga mempunyai tata krama dan sopan santun, mereka tidak mau menyakiti hati saudaranya sebangsa dengan sebutan “hai, kafir”, “hai para kafirin”, dan sebagainya. Tidak pernah, saya rasa.

Sebutan kafir hanya kita dengar dalam ceramah-ceramah agama pada konteks teologis, untuk membedakan orang yang beriman kepada Allah SWT dengan orang yang kufur nikmat, yang disebut kafir. Di dalam surat Al-Kafirun Allah sudah dengan tegas menyebut dengan kalimat “ya ayyuhal kaafirun”.  Jadi, bukan dalam konteks muamalah seperti yang disebutkan oleh para kyai.

Setahu saya, orang-orang nosmuslim pun tidak keberatan mereka disebut kafir (dalam pengertian teologis), karena mereka tahu sebutan kafir itu dalam sudut pandang Islam, bukan dalam pemahaman mereka (Baca: Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa). Dalam sudut pandang agama non-Islam, orang Islam pun tentu dianggap “kafir” dari sudut pandang ajaran mereka, mungkin dengan istilah yang tidak sama tetapi maksudnya kurang lebih sama. Misalnya, sebagai contoh saja, CMIIW (mohon maaf kalau saya  salah memahami), menolak mengimani Kristus sebagai juru selamat tentu dianggap “kafir” dalam pandangan Kristen, atau istilahnya “domba-domba yang tersesat”. Biasa saja bagi orang Islam disebut demikian, dan biasa juga bagi orang non-muslim jika dianggap kafir dalam pemahaman orang Islam.

Tetapi ilmu saya tentu tidak sedalam ilmu para kyai di NU. Pemahaman saya yang sederhana ini tentang kafir memang seperti demikian, saya rasa banyak orang Islam pun sama pemahaman dengan saya. Sejak dulu sampai sekarang tidak ada masalah dengan istilah kafir, lalu mengapa tiba-tiba menjadi masalah saat ini? Saya tidak mengerti.

Written by rinaldimunir

March 5th, 2019 at 3:58 pm

Posted in Agama,Indonesiaku

Terbelah (Lagi) karena Pilpres 2019

without comments

Keterbelahan orang Indonesia akibat Pipres 2014 belum sepenuhnya pulih, sekarang keterbelahan itu semakin menguat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) bulan April 2019 mendatang. Penyebabnya adalah jagoan yang bertarung di Pilpres masih yang itu lagi: Jokowi dan Prabowo. Keduanya revenge kembali pada Pilpres 2019.

Pilpres 2014 masih menyisakan kubu-kubuan antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Kedua kubu gontok-gontokan di udara melalui media sosial dan media daring.  Perang kata-kata, perang urat syafaf, dan psycological war antar kedua kubu. Saya kira bersamaan dengan berjalannya waktu perseteruan antara dua kubu akan berkurang, ternyata tidak. Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah arena perseteruan berikutnya karena dua orang calon gubernur DKI kebetulan dari dua kubu yang itu lagi.

Sekarang  menjelang Pilpres 2019 kita merasakan panasnya suasana perseteruan dua kubu. Kubu petahana dan kubu oposisi. Berbagai sindiran, ujaran kebencian, berita hoaks, adu opini, perdebatan, dan adu komentar antara kedua kubu menghiasi media sosial. Banyak pihak merasakan ketidaknyamanan dengan situasi ini. Di media sosial yang kita ikuti (whatsapp, facebook, instagram, twitter, dll) selalu ada saja teman yang berseberangan dengan kita soal pilihan capres mengirim posting yang memburukkan capres lawan. Kalau sudah begitu, persahabatan dan hubungan pertemanan menjadi terganggu karena posting yang memanas-manaskan itu. Left group, unfriend, dan unfollow adalah tindakan ekstrim yang dilakukan sebagian orang ketika teman yang berseberangan dan selalu memburuk-burukkan capres lawan.

Saya yang aktif di Facebook setidaknya mengamati pendukung seorang capres selalu mengirim posting foto, tautan berita, kata-kata atau video yang berisi hal-hal negatif capres lawan. Seolah-olah dengan mengirim posting yang demikian dia merasa puas menghajar kubu lawan, merasa senang telah mentertawakan kedunguan lawan. Dia  merasa mendapat kepuasan batin dengan mem-posting demikian seolah-olah mengatakan “tuh lihat, capres jagoanmu begitu-begini, capresku nggak seperti capresmu“.

Padahal kedua capres tersebut mungkin baik-baik saja hubungan keduanya, tetapi pendukungnya yang mati-matian membela. Kalau dipikir-pikir, capres yang kita bela mati-matian itu belum tentu masih ingat kepada kita kalau nanti menang. Dia naik tahta, kita ya tetap begitu-begitu saja. Sudah sering terjadi, pemimpin yang kita dukung ternyata jauh dari ekspektasi kita. Saat awal-awal terlihat manisnya, tetapi setalah agak lama berkuasa barulah terlihat boroknya. Janji-janji yang diucapkan selama kampanye ternyata bohong belaka. Janji tinggallah janji.

Sayangnya Pilpres kita kali hanya diiukuti oleh dua pasang calon saja. Jokowi cs dan Prabowo cs.  Kita tidak diberikan pilihan ketiga, karena ketika penjaringan capres, undang-undang Pemilu yang baru seolah-olah memustahilkan muncul capres ketiga. Pasangan capres-cawapres hanya boleh diusulkan parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPR minimal 20%. Itu jumlah kursi dari Pemilu 2014 yang lalu, bukan berdasarkan hasil Pemilu yang sekarang. Pada Pemilu sekarang Pileg dan Pilpres bersamaan, jadi tidak mungkin parliementary threshold itu terpenuhi dari hasil Pileg sekarang. Barulah nanti pada Pilpres 2024 tidak ada parliementary threshold lagi, setiap parpol bebas mengusn capresnya sendiri. Tapi itu kan annti, masih lama.

Apa boleh buat, kita hanya disodorkan dua pilihan itu saja. Baik Jokowi maupun Prabowo menurut saya sama-sama capres yang mengecewakan. Jokowi terlalu banyak berjanji dan tidak ditepati, terlalu sering berutang sehingga terus menumpuk, menggunakan aparat penegak hukum sebagai alat kekuasaan untuk melibas lawan, kurang responsif dengan aspirasi mayoritas. Positifnya dia tipe pekerja, sederhana, merakyat, keluarganya tidak terlibat bisnis yang menggunakan kekuasaanya. Sedangkan Prabowo belum punya track record dalam pemerintahan, sering berbicara tanpa data, dan sudah dua kali kalah. Positifnya dia punya karakter tegas karena dari militer. Itu penilaian dari saya lho, anda boleh setuju atau tidak setuju. Meskipun demikian, nanti saat Pilpres saya harus memilih yang terbaik dari yang terburuk. Saya tidak akan golput.

Saya tidak tahu sampai kapan bangsa ini terus terbelah karena berbeda pilihan capres. Apakah pasca 2019 akan terus terpecah dan kubu-kubuan lagi? Wallahu alam. Menurut pengamatan saya, masih terus terjadinya perseteruan dua kubu pendukung Jokowi dan Prabowo pasca 2014 adalalah karena pihak yang menang tidak mau merangkul pihak yang kalah. Pihak yang kalah terus diwacanakan sebagai oposisi dan kelompok pengganggu. Kalau pasca 2019 pihak yang menang tidak mau merangkul kubu yang kalah, saya yakin bangsa ini akan terus terbelah.

Written by rinaldimunir

January 29th, 2019 at 5:35 pm

Posted in Indonesiaku

Tragedi Danau Toba yang Memilukan

without comments

Liburan Idul Fitri tahun ini diwarnai berita yang kecelakaan yang memilukan. Pada tanggal 18 Juni 2018 sebuah kapal penyeberangan di Danau Toba, KM Sinar Bangun, yang mengangkut lebih dari 200 orang penumpang serta puluhan kendaraan bermotor tenggelam di danau yang sangat dalam itu (450-500 meter dalamnya).  Hanya ada 18 orang penumpang selamat, tiga orang ditemukan meninggal dunia, dan ratusan lainnya masih hilang, diduga ikut tenggelam ke dasar Danau Toba bersama kapal yang nahas itu. Kapal berangkat dari Pulau Samosir yang berada di tengah danau dan hendak menyerang ke daerah Simalungun di daratan Sumatera (berita di sini). Penumpang kapal mungkin sebagian besar adalah wisatawan yang jalan-jalan ke Pulau Samosir.

Menurut penuturan penumpang yang selamat, kapal dihantam badai dan gelombang besar ketika berlayar (Baca: Video Detik-detik Menakutkan Kapal Tenggelam di Danau Toba). Tetapi faktor lain yang membuat kapal itu tenggelam adalah over kapasitas atau kelebihan muatan. Seharusnya kapal hanya boleh membawa penumpang maximum 80 orang, tetapi jumlah yang diangkut didiuga mencapai 200 orang lebih.  Di bawah ini foto penampakan KM Sinar Bangun yang saya peroleh dari media sosial, saya tidak tahu apakah ini foto sebelum keberangkatan pada harii yang nahas itu atau foto pelayaran sebelumnya. Lihatlah puluhan motor berjajar di pinggir kapal, sementara penumpang yangmembludak sampai duduk di atas kapal.

sinarbangun

Penampakan KM Sinar Bangun yang over kapasitas

Tahun lalu kami sefakultas jalan-jalan ke Danau Toba dan Pulau Samosir. Sungguh takjub saya menyaksikan Danau Toba, selain indah juga sangat-sangat luas.  Karena sangat  tidak terkira luasnya, maka ia tampak lebih mirip lautan ketimbang danau. Dengan bentang danau yang sangat luas itu, sangatlah mungkin di tengahnya terjadi badai dan gelombang besar mirip di lautan.

Danau Toba yang sangat luas tampak dari Taman Simalem di Bukit Simarjarunjung

Danau Toba dari atas Taman Simalem

Danau Toba dan Pulau Samosir di tengahnya (Sumber gambar: Wikipedia)

Kembali ke soal keecelakaan kapal  di Daau Toba tadi. Siapakah yang salah? Pada kodnisi prihatin seperti ini saling menyalahkan tidak ada gunanya. Nakhoda kapal jelas harus bertanggung jawab karena dia tidak memperhatikan faktor keselamatan kapal, penumpang diangkut sebanyak-banyaknya mumpung sedang ramai.  Kendaraan (motor) dibawa dalam jumlah banyak seperti pada foto di atas. Nakhoda juga tidak memeprhatikan faktor cuaca, tidak memantau informasi datri BMKG.

Tetapi kita juga menyayangkan kurangnya perhatian pada angkutan danau. Kita punya lembaga ASDP, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, namun kalau saya perhatikan ASDP lebih sering mengurusi pelayaran penyeberangan di laut seperti kapal ferry. Padahal negara kita mempunyai beberapa danau yang luas, misalnya selain Danau Toba adalah Danau Singkarak, Danau Sentani, Danau Maninjau, Danau Ranau, Danau Sempayang, dan lain-lain.  Di danau yang luas maupun kecil penyeberangan dari suatu titik ke titik lain di pinggir danau sering tidak terawasi. Kalau sudah ada kejadian, barulah kita menyadari kealpaan selama ini.

Written by rinaldimunir

June 26th, 2018 at 7:35 am

Posted in Indonesiaku

Bahaya Melakukan Rampatan (Generalisasi): Kasus Cadar

without comments

Pasca teror bom bunuh diri yang menghebohkan tanah air, berseliweran ujaran kebencian dan sikip sinis kepada kelompok tertentu, salah satunya kepada wanita pemakai cadar. Salah satu pelaku bom bunuh diri di Gereja di Surabaya adalah seorang wanita yang memakai hijab (cadar?). Oleh karena itu, banyak wanita pemakai cadar merasa tidak nyaman karena mereka dianggap sebagai orang berpaham radikal.

Sebelumnya beberapa bulan yang lalu pernah ada polemik larangan penggunaan cadar bagi mahasiswa dan dosen di beberapa universitas. Lagi-lagi karena, meskipun tidak ditulis secara eksplisit, mengasosiasikan penggunaan cadar dengan radikalisme. Kasus teror bom bunuh diri kemaren semakin menguatkan sentimen sebagian kalangan kepada wanita yang bercadar.

Menurut pemahaman saya, cadar memang bukan keharusan bagi wanita muslimah. Di dalam agama hanya disebutkan kewajiban menutup aurat bagi wanita. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi, menggunakan jilbab atau kerudung yang menutup aurat saja sudah cukup. Tetapi, pemahaman agama setiap orang tidak selalu sama. Sebagian kalangan di dalam Islam memiliki keyakinan bahwa wajah wanita juga termasuk aurat yang harus ditutupi. Kalangan ini mengatakan cadar termasuk keharusan.

Kita tidak memperdebatkan jika ada keyakinan orang Islam yang demikian. Silakan saja. Toh orang yang memakai cadar termasuk berbusana sopan,  jadi kenapa harus delarang. UUUD 1945 menjamin kebebasan setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya, termasuk keyakinan bahwa menggunakan cadar termasuk kewajiban seorang muslimah. Istri saya snediri hanya memakai jilbab biasa, tidak bercadar. Mahasiswi saya di kampus juga kebanyakan memakai jilbab yang bermacam-macam bentuknya, jarang sekali saya melihat mahasiswi memakai cadar, tetapi kampus ITB tidak pernah melarang cadar sejauh yang saya ketahui.

Kembali tentang topik saya di atas yang mengasosiasikan cadar dengan radikalisme. Melakukuan generalisasi ini berbahaya, karena menganggap semua wanita bercadar adalah radikal, ekstrimis, atau bahkan teroris. Jika ada yang berpendapat demikian, maka ia akan malu sendiri jika melihat foto di bawah ini. Ini foto yang bersumber dari sebuah akun Twitter  . Di dalam akunnya itu ia menulis sebagai berikut:

“Kapolri menjenguk polisi korban serangan teroris di Riau; AKBP Farid. Istri AKBP Farid mengenakan cadar. Maka, stop asosiasikan cadar dengan teroris. Justru mereka adalah korban dari teroris, jangan tambah lagi penderitaan mereka karena anggapan kita.”

AKBP Farid adalah salah satu korban luka pada aksi terorisme di Pekanbaru. Pasca teror bom di Surabaya, dua hari sesudahnya juga terjadi aksi teror ke Mapolrestabes Pekanbaru. Terduga teroris menggunakan pedang dan menghantam mobilnya ke polisi. Seorang polisi meninggal dunia, dan beberapa orang luka-luka, salah satunya adalah AKBP Farid. Istri AKBP Farid adalah seorang pengguna cadar. Nah, di internal keluarga polisi sendiri ada yang memakai cadar, maka apakah mereka ini pantas dicap berpaham radikal atau teroris sedangkan suaminya sendiri seorang polisi yang berhadapan dengan teroris.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa melakukan perampatan (meng-generalisasi) kepada suatu kelompok orang hanya karena ulah segelintir oknum di dalam kelompok tersebut sama sekali tidak tepat dan berbahaya. Berbahaya karena semua orang di dalam kelompok tersebut mendapat stigma negatif, yang dapat berlanjut kepada persekusi, pengusiran, bahkan pembunuhan.  Kita semua melawan terorisme, tetapi marilah kita obyektif menilai. Tidak semua orang memakai cadar adalah teroris, tetapi teroris memakai cadar bisa jadi.

Written by rinaldimunir

May 22nd, 2018 at 2:53 pm

Posted in Agama,Indonesiaku

Membajak Agama di Surabaya dan Racun Orangtua kepada Anak-anaknya

without comments

Memasuki awal bulan Ramadhan tahun ini terasa sumbing. Aksi terorisme yang sangat keji terjadi di Surabaya membuyarkan keceriaan menyambut Ramadhan. Lima aksi bom bunuh diri dalam dua hari menyasar orang-orang yang tidak bersalah. Tiga gereja menjadi sasaran kekejian teroris, lalu malam harinya bom meledak di sebuah rusun, dan keesokan paginya polisi di Polrestabes menjadi sasaran berikutnya. Puluhan jiwa tak bersalah menjadi korban terorisme.

Saya pribadi mengutuk aksi biadab itu. Melakukan aksi bunuh diri saja dilarang agama, apalagi membunuh orang lain yang tidak bersalah. Jika pelaku bom bunuh diri mengklaim bahwa aksinya termasuk jihad dan matinya adalah syahid, maka menurut saya hal itu salah besar. Indonesia tidak berada dalam kondisi perang, maka tidak ada musuh yang harus dimusnahkan. Mengapa pula sasarannya gereja dan jemaatnya. Apa kesalahan jemaat gereja itu sehingga mereka dibom?

Saya bisa memahami perasaan saudara-saudara sebangsa kita kaum kristiani. Mereka tentu trauma menjalankan ibadah, karena selalu diliputi rasa was-was. Aksi terorisme kemarin salah satu tujuiannya mungkin telah tercapai, yaitu membuat hubungan antar agama menjadi saling curiga atau bahkan saling membenci.

Sekali lagi aksi terorisme tersebut telah mencoreng wajah Islam yang damai karena pelaku terorisme di Surabaya kebetulan beragama Islam.  Sebagian kaum non-muslim yang selama ini memiliki persepsi negatif tentang agama Islam, karena  diidentikkan dengan aksi kekerasan di berbagai wilayah di muka bumi, semakin menambah persepsi buruk mereka tentang agama Islam. Memang tidak semua kaum non-muslim mempunyai persepsi demikian, karena sebagian mereka tetap beranggapan pelaku kekerasan tersebut hanyalah oknum yang berkedok agama dan tidak mewakili mayoritas penganut agama tersebut. Radikalisme ada pada penganut agama manapun.

Teroris telah membajak ajaran agama dengan melakukan penafsiran secara sempit.  Mereka bilang ini jihad, tetapi sesungguhnya perbuatan mereka adalah kejahatan yang mengerikan. Mereka bilang  ini mati syahid, tetapi sesungguhnya ini adalah mati konyol. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh membunuh orang yang tidak bersalah atau menghancurakn rumah ibadah agama lain. Nabi saja melarang membunuh anak, anak, wanita, dan manula, baik dalam situasi perang maupun bukan. Dalam masa pemerintahan Nabi di Madinah, keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani dilindungi, termasuk rumah ibadah mereka.

Satu hal yang membuat miris dari aksi terorisme di Surabaya kemarin adalah pelakunya adalah tiga keluarga. Lima kali peristiwa bom di Surabaya melibatkan anak-anak dan istri  teroris. Saya bergidik mendengarnya. Sungguh, sampai saat ini saya antara percaya dan tidak percaya anak-anak tersebut melakukan aksi bom bunuh diri.  Saya melihat foto ibu dan keempat anaknya itu di akun fesbuk ibu mereka. Terlihat anak-anak itu masih dalam membutuhkan dunia bermain, sorot matanya mendambakan kasih sayang.  Anak-anak yang masih polos, lugu, dan mempunyai masa depan yang masih panjang diajak orangtuanya untuk melakukan bom bunuh diri. Membunuh orang lain yang tak berdosa dan membunuh darah dagingnya sendiri. Alangkah bejat dan biadabnya kelakuan teroris seperti itu, mencuci otak istri dan anaknya. Alangkah biadabnya si ayah, melilitkan bom ke pinggang anaknya, lalu menyuruh anaknya meledakkan diri di gereja. Oh…

Sampai sekarang saya masih syok kenapa ayah yang biadab ini mengajak anak-anak serta istrinya melakukan aksi bom bunuh diri.  Ajaran apa yang didoktrinasi kepada anak istrinya sehingga mereka tega melakukan aksi teror pembunuhan. Sungguh bejat ayah seperti itu, dan sungguh biadab orang yang mendoktrin mereka menjadi demikian (Baca: Peluk Tangis Anak-Anak Dita Maghrib Sebelum Aksi Bom). Saya tidak sanggup menuliskannya lagi.  Saya juga mempunyai anak-anak seusia mereka. Saya pulang dan saya cium anak-anak saya di rumah. Oh….

Written by rinaldimunir

May 15th, 2018 at 4:15 pm

Posted in Agama,Indonesiaku