if99.net

IF99 ITB

Archive for July, 2019

Mencoba Kereta Bandara Minangkabau, Padang

without comments

Dua minggu lalu saya pulang mudik ke Padang. Ketika sedang tidak ada kegiatan di kampus, saya sempatkan pulang ke kampung halaman dengan anak-anak meski hanya sebentar (tiga hari).  Saya memang tidak sempat mudik saat lebaran, maka mudiknya sesudah lebaran saja. Hehe, orang lain sudah balik ke rantau, saya malah pulang ke kampung. Ketika saya melihat harga tiket Xpress Air Bandung – Padang sempat turun, langsung saya ambil keputusan mendadak pulang ke Padang hari Jumat siang. Mumpung pesawat masih terbang dari Bandara Husein Sastranegara, belum dari Bandara Kertajati yang dimulai tanggal 1 Juli.

Setiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terbersit keinginan saya mencoba kereta api bandara dari BIM ke Padang. Ini bandara kedua di Indonesia yang memiliki kereta bandara sesudah Bandara Kualanamu, Medan. Bandara berikutnya yang memiliki kereta bandara adalah Bandara Soekarno – Hatta dan bandara YIA Yogyakarta.

Keluar dari terminal kedatangan, ada petugas yang menginformasikan kepada penumpang pesawat bahwa kereta bandara akan berangkat pada pukul 16.50, itu artinya sekitar 15 menit lagi. Stasiun bandara letaknya kira-kira 200 meter dari terminal kedatangan tapi belum terintegrasi dengan bangunan bandara sehingga kalau hujan agak kesulitan ke sana. Namun, kita bisa naik bus shuttle yang mengantarkan kita ke stasiun kereta. Naik bus shuttle ini gratis. Bus shuttle sudah menunggu di depan kedatangan.

Bus shuttle membawa penumpang ke stasiun bandara. Kita diarahkan ke loket penjualan karcis kereta. Tidak banyak penumpang yang antri membeli karcis. Petugas melayani penumpang dengan ramah.

Konter penjualan tiket kereta bandara

Harga tiketnya sangat murah, hanya Rp 10.000 ke stasiun Simpang Haru Padang yang berjarak 22 km dari bandara. Kalau naik taksi bandara ke rumah orangtua saya di kawasan Sawahan tarifnya 10 kali lipat yaitu 110.000.

Karcis kereta bandara BIM, sangat murah hanya 10.000 saja

Selanjutnya kita masuk ke pintu keberangkatan. Sekarang ini naik dan turun kereta layanannya seperti naik pesawat saja. Petugas memeriksa karcis kereta dan kita dipersilahkan masuk.

Pintu keberangkatan

Memasuki hall kereta, terlihatlah kereta bandara yang menanti penumpang. Kereta terdiri dari tiga gerbong, warnanya dicat hijau. Terlihat kinclong. Ini kereta buatan PT INKA di Madiun.

Hall kereta bandara

Kereta bandara yang cantik

Padang berjarak 22 km dari Bandara BIM. Kereta akan berangkat 5 menit lagi.  Hanya satu kereta saja di sana. Kereta berwarna hijau dengan tiga buah gerbong.

Masuk ke dalam kereta kita sudah merasakan kenyamanan.  Sore itu kereta tidak penuh penumpang, mungkin karena penumpang pesawat saat ini sudah berkurang.  Namun ada teman yang mengatakan jadwal keberangkatan kereta tidak sinkron dengan jadwal kedatangan pesawat dan masyarakat belum menjadijan kereta untuk pilihan transportasi ke dan dai bandara. Entahlah. Yang jelas langit sore sudah mendung, sebentar lagi turun hujan.

Memang kereta tidak bisa berjalan terlalu cepat, tetapi karena ini perjalanan santai maka tidak masalah bagi saya, yah sambil menikmati pemandangan sepanjang jalan.

Bagi saya, memilih naik kereta bandara karena stasiun Simpang Haru tidak jauh dari rumah orangtua saya di Sawahan.  Jika naik taksi, selain ongkosnya lumayan mahal (Rp110.000), kita melewati titik-titik macet seperti di depan Minang Plaza di Air Tawar dan di depan Transmart di Jalan Khatib Sulaiman.

Kereta bandara di Padang tidak memerlukan pembangunan infrastruktur jalur kereta baru. Jalur kereta api sudah tersedia sejak zaman Belanda. Rel kereta api jalur Padang ke Pariaman melewati daerah dekat bandara. Tinggal menambahkan jalur rel dari dalam bandara ke luar bandara maka tersambunglah jalur rel kereta api dari bandara BIM ke Padang.

Kereta melewati stasiun Duku, Lubuk Buaya, Tabing, belakang hotel Basko, dan tujuan akhirnya di stasiun Simpang Haru Padang. Lima puluh menit waktu yang dibutuhkan dari bandara Minangkabau ke Padang. Jadi kalau kita naik kereta dari Padang ke bandara Minangkabau kita sudah dapat memprediksi waktu kedatangan sehingga tidak akan ketinggalan pesawat.

Stasiun Simpang Haru, Padang

Stasiun Simpang Haru, Padang

Stasiun Simpang Haru adalah kenangan saya kala kecil. Di sini saya waktu kanak-kanak naik kereta api ke Pariaman atau ke Teluk Bayur. Jadi, naik kereta bandara ini sebenarnya mengenang nostalgia saat masa kecil dulu di Padang. Sumatera Barat adalah salah satu dari empat propinsi di Sumatera yang memiliki jalur kereta api sejak zaman Belanda (propinsi lainnya adalah Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara). Dulu kereta api digunakan untuk membawa batubara dari Ombilin di Sawahlunto ke pelabuhan Teluk Bayur Padang. Sekarang tidak ada lagi batubara di Ombilin sehingga kereta api pun dihentikan. Satu-satunya jalur kereta api yang masih aktif adalah jalur Padang ke Pariaman yang rutin tiga kali sehari membawa penumpang, yang umumnya pegawai yang bekerja di Padang (baca: Naik Kereta Api dari Padang ke Pariaman).

Jadwal kereta bandara Minangkabau yang terbaru adalah sebagai berikut:

Demikianlah pengalaman saya mencoba kereta bandara di kampung halaman. Naik kereta sambil bernostalgia. Mungkin kalau pulang ke Padang lagi saya memilih naik kereta ini lagi.

Written by rinaldimunir

July 3rd, 2019 at 3:15 pm

Uneg-Uneg PPDB Sistem Zonasi (lagi)

without comments

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk sekolah negeri SMP dan SMA di kota Bandung dan Jawa Barat umumnya sudah selesai. Hasil-hasilnya sudah diumumkan. Tentu ada yang sedih dan gembira dengan hasilnya. Diantara banyak kesedihan tersimpan kekecewaan mendalam dari sebagian orangtua yang merasa “dizalimi” dengan sistem penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah. Dengan persentase kuota yang besar untuk jalur domisili berdasarkan jarak rumah ke sekolah (90%, termasuk kombinasi jarak dan NEM) dan hanya menyisakan 2,5% kuota untuk jalur berdasarkan nilai NEM dan 2,5% untuk prestasi perlombaan, PPDB sistem zonasi meninggalkan cerita pedih. Kekisruhan selama 1 bulan ini selama proses PPDB akhirnya membuat presiden turun tangan.

Menurut saya PPDB sistem zonasi merupakan kebijakan Mendikbud yang paling “konyol” dari seorang menteri miskin prestasi. Di akhir masa jabatannya ia membuat aturan zonasi 90% dalam PPDB. Setelah disentil oleh Pak Jokowi, akhirnya beliau mengubah kuota jalur prestasi dari 5% menjadi 15% dan menurunkan kuota jarak domisili menjadi 80%. Diubahnya hari Jumat sore, sedangkan di Jabar pendaftaran PPDB SMA terakhir hari Sabtu. Mana pula bisa formulir yang sudah dimasukin dicabut kembali? Sudah telat. Tidak dipikir dulu matang-matang sebelum bikin aturan, bisa diubah seenaknya di tengah jalan saat PPDB sedang injury time. Anak-anak sekolah jadi kelinci percobaan setiap tahun dengan aturan PPDB yang selalu berubah-ubah.

Untuk PPDB SMP di kota Bandung perubahan kuota jalur prestasi menjadi 15% bagaikan nasi sudah menjadi bubur. PPDB SMP di Bandung sudah tuntas sebelum lebaran dengan kuota jalur prestasi berdasarkan nilai USBN hanya 2,5% atau sama dg 8 orang siswa. Tentu penambahan kuota sampai 15% sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sudah selesai. Andai waktu itu kuotanya 15%, tentu anak bungsuku bisa masuk ke SMP …., tapi ya sudahlah.

Pak menteri membuat aturan PPDB salah satu tujuannya adalah menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Baiklah, saya tidak keberatan dengan maksud ini, labelisasi favorit dan tidak favorit telah mengkastakan sekolah negeri.  Dilanjutkan olehnya, bersekolah di mana saja sama.  Untuk pernyatan kedua ini saya tidak setuju. Jelas tidak sama, pak menteri. Bersekolah di SMP 2 Bandung dengan fasilitas sarana lengkap dan wah tentu tidak sama dengan bersekolah di SMP 5x yang sarana dan prasarananya memprihatinkan. Sekedar contoh, toilet di SMP 2 saja sekelas toilet hotel, sedangkan toilet di SMP xx jorok dan bau pesing. Itu baru toilet. Wajar orangtua mencari sekolah negeri yang berkualitas bua putra-putrinya.

Pak menteri lupa. PPDB sistem zonasi itu memiliki dua syarat sebelum dilaksanakan. Syarat pertama adalah penyebaran sekolah negeri harus merata di setiap kecamatan dan proporsional dengan jumlah penduduk. Ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri. Jika mereka mendaftar ke sekolah negeri di kecamatan tetangga jelas mereka akan tersingkir karena kalah oleh faktor jarak rumah yang jauh. Padahal ketika belum ada sistem zonasi mereka seharusnya bisa bersaing masuk sekolah negeri berdasarkan NEM. Memang solusi untuk masalah ini adalah perlu ditambah jumlah sekolah negeri, tetapi itu kan perlu waktu beberapa tahun lagi, sekarang mereka mau sekolah di mana?

Syarat kedua adalah kualitas setiap sekolah -baik sarana dan prasaran maupun kualitas guru-  sudah sama atau setara. Jika kedua syarat itu sudah dipenuhi, barulah bisa dikatakan bersekolah di mana saja sama. Barulah PPDB sistem zonasi bisa diterapkan. Bukan seperti sekarang yang sangat jomplang. Faktanya saat ini penyebaran sekolah negeri belum merata dan kualitasnya satu sama lain jauh berbeda. Butuh waktu untuk menyamakan dan meratakan.

Selama penyebaran sekolah belum merata dan kualitasnya belum sama atau setara, maka PPDB sistem zonasi dilakukan secara bertahap dulu,  jangan langsung memaksakan full seperti sekarang. Artinya seleksi berdasarkan NEM tetap diadakan selain faktor jarak juga dipertimbangkan.  Jika tidak, maka yang terjadi adalah gejolak di tengah masyarakat.

Sistem zonasi telah membuat sekolah-sekolah negeri yang selama ini punya nama turun reputasinya. Sekolah-sekolah itu menerima siswa dengan NEM yang kecil-kecil. Padahal reputasi sekolah unggulan dicapai selama puluhan tahun. Tidak ada yang salah memiliki sekolah negeri favorit sebab sekolah itu terbentuk secara alami. Bahkan putri Gubernur Jabar pun mendaftar ke sekolah favorit (SMAN 3 Bandung) yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, padahal Pak Gub sendiri dalam beberapa kesempatan berkoar-koar agar masyarakat memilih sekolah yang dekat rumah saja demi mengurangi kemacetan.

Memiliki sekolah negeri unggulan (baca: favorit) sepertinya “tidak diizinkan” dengan sistem zonasi. Semua sekolah harus sama rasa dan sama rata. Semua sekolah harus unggulan. Namun dengan kondisi yang jomplang saat ini, seperti yang diungkapkan di atas, jelas belum bisa.

PPDB sistem zonasi seakan-akan mempersulit siswa-siswa pintar masuk sekolah negeri idamannya karena kuota yang tersedia sangat sedikit (2,5%). Hasil kerja keras mereka belajar kurang diapresiasi dengan proporsional. Mereka kalah dengan seleksi berdasarkan meteran. Orangtua mereka mungkin telah “salah” memilih lokasi rumah di pinggiran kota atau di luar zona sehingga gagal masuk sekolah yang diinginkan.

Dalam pandangan saya, aturan PPDB zonasi memang terlihat adil bagi siswa yang rumahnya dekat sekolah, tetapi zalim bagi siswa berprestasi yang rumahnya di luar zona atau jauh dari sekolah negeri. Impiannya untuk masuk sekolah yang diidamkannya pupus karena tidak bisa mendaftar ke sana. Jika tidak lolos ke sekolah negeri, ya ke sekolah swasta saja, kata pak menteri. Dikiranya ke sekolah swasta itu bisa pakai uang pangkal kayak mengeruk uang di selokan depan rumah saja.

Sekarang bagaimana tanggung jawab menteri terhadap anak-anak yang tidak diterima di mana-mana dan tidak memiliki uang untuk masuk ke sekolah swasta?

 

Written by rinaldimunir

July 1st, 2019 at 1:54 pm


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 104583 bytes) in /home/if99/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1911