if99.net

IF99 ITB

Archive for November, 2014

Tentang Jasa Pembuatan Skripsi

without comments

Jasa pembuatan skripsi yang menawarkan layanannya secara terang-terangan baru saya dengar informasinya setahun ini. Ternyata, kalau di-googling dengan kata kunci “jasa pembuatan skripsi”, muncul alamat-alamat web yang intinya menawarkan pembuatan skripsi. Beragam judul skripsi siap untuk dikerjakan mulai dari bidang sosial hingga bidang eksak. Untuk bidang Teknik Informasi, penawarannya pun beragam, dari mulai jasa pembuatan software saja, buku laporan saja, hingga keduanya pun ada tergantung kekuatan kantong dan seberapa berani si pengguna. Lokasinya pun beragam. Calon pengguna bisa mencari jasa tersebut mulai dari di kota asalnya ataupun mau yang berasal dari luar kota. Penawar jasa pun beragam, ada yang masih berstatus mahasiswa sampai dosenpun ada. Kalau yang satu ini saya sampai terheran-heran dibuatnya. Ckckck…. si bapak, apa tak ada kerja sampingan lain yang lebih baik dan kehalalannya tidak samar-samar.

 

Hukum supply and demand mungkin berlaku di sini alias tak akan ada asap tanpa api yang artinya ada jasa seperti ini pasti karena ada peminatnya. Yang awalnya tak lazim menjadi wajar-wajar saja karena pembiasaan. Pun, mahasiswa yang awalnya tabu dengan plagiarisme, dengan alasan kebutuhan, lama-kelamaan menjadi umum dengan hal semacam ini atau jangan-jangan ikut-ikutan karena merasa ini hal yang sedang trend. Semakin banyak peminat maka tentu saja jadi peluang bagi penyedia jasa. Sama-sama butuh, itu mungkin alasannya.

 

Apakah jasa seperti ini dibolehkan? Menurut saya, status boleh-tidaknya perbuatan semacam ini bisa kita lihat dari sisi konsumen atau mahasiswa dan penyedia jasa. Dengan menggunakan jasa semacam ini, mahasiswa menjadi tidak repot-repot melakukan prosedur pengerjaan skripsi mulai dari pencarian judul, pembuatan perangkat lunak, hingga penulisan laporan. Padahal setiap tahap dr pembuatan skripsi memiliki efek positif bagi mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa berjibaku dengan literatur untuk menemukan topik atau judul yang pas, di situlah dia menyerap banyak ilmu dan pengetahuan. Selain itu, kemampuan memahami bacaan dan penarikan kesimpulannya pun dilatih. Belum sekian banyak soft skill yang diperoleh seperti kejelian, ketelitian, inovasi, dan kreativitas. Saat pembuatan perangkat lunak pun, banyak pengalaman yang didapat. Mulai dari terasahnya kemampuan analisis kebutuhan perangkat lunak, ketrampilan merancang dan membuat program berdasarkan rancangan. Mahasiswa juga meningkat soft skillnya antara lain ketangguhan, pantang menyerah, saling berbagi, dan pengaturan waktu yang lebih baik. Terkait dengan proses pembuatan laporan, banyak juga manfaat yang diperoleh, terutama berkaitan dengan ketrampilan menulis dan berkomunikasi dengan orang lain, wa bil khusus dengan pembimbing. Ketika seorang mahasiswa menyerahkan sepenuhnya skripsinya pada orang lain, maka sebagian besar pengetahuan, ilmu, dan ketrampilan tersebut tidak diperolehnya. Maka, sesungguhnya merugilah ia. Keuntungan jangka panjang ia ganti dengan keuntungan jangka pendek.

Sekarang kita lihat dari sisi penyedia jasa. Penyedia jasa mungkin hanya berpikir bisnis alias bagaimana mendapatkan uang dengan cara mudah dan dalam waktu singkat. Atau mungkin memang ada niatan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan dengan skripsinya. Apapun itu, mari coba kita jabarkan. Penyedia jasa yang beralasan ingin membantu mahasiswa untuk segera lulus mungkin tipe-tipe orang yang berorientasi pada hasil dan bukan pada proses. Mereka sepertinya belum memahami bahwa dalam sulitnya proses pembuatan skripsi ada banyak efek positif yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Kalaupun mereka ingin membantu, berikan bantuan yang mendidik, atau istilahnya berikan kail jangan ikan. Berikan bantuan dalam bentuk konsultasi atau kursus singkat atau apapun yang bukan merupakan solusi utuh dari persoalan si mahasiswa. Biarkan porsi lebih besar kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yakinlah, bahwa ini lebih baik bagi mereka.

Saya yakin hanya sedikit penyedia jasa yang murni beralasan ingin membantu mahasiswa. Sebagian besarnya beralasan selain untuk membantu mahasiswa juga untuk membantu dirinya sendiri alias mencari keuntungan. Bermacam-macam model jasa mereka sediakan yang semuanya dibayar dengan uang. Kalau yang satu ini saya hanya bisa mengelus dada karena perbuatan mereka benar-benar tidak mendidik. Satu pesan yang tersampaikan, bahwa apapun bisa diperoleh dengan instan asal punya uang. Budaya instan ini yang seharusnya mulai dikikis dr kebiasaan generasi muda saat ini, termasuk mahasiswa. Kebiasaan ini bisa saja berlanjut dan menjadi akar dari kejahatan-kejahatan besar di masa mendatang semisal korupsi. Apalagi saya pernah menemukan seorang dosen yang siap membuatkan skripsi bagi siapapun yang berminat. Na’udzubillah min dzalik, dosen macam apa ini? Dosen yang beretika seharusnya tahu bahwa hal semacam ini tidak mendidik. Bagaimana seorang dosen bisa berharap akan generasi yang lebih baik di masa mendatang, jika dia justru turut berperan membuka jalan keburukan? Bukankah dia tahu bahwa plagiarisme adalah kejahatan tertinggi di dunia akademis? Padahal dia tahu bahwa setiap laporan skripsi ada tanda tangan di atas materai yang menyatakan keaslian karya tersebut dan berarti seolah-olah dia mendukung si mahasiswa untuk menipu dunia akademis.

Secara hukum, setahu saya, memang belum ada sanksi untuk hal semacam itu. Namun, saya ingin mengajak para mahasiswa, kita terapkan sanksi sosial dan ekonomi saja. Kita embargo para penyedia jasa itu. Tidak usah mengabaikan tawarannya, jangan pakai jasanya. Sama seperti kasus McD di Bolivia yang terpaksa gulung tikar karena tidak laku. Biarkan saja mereka berkicau dan berpromosi, kalau tidak laku, mereka akan tutup sendiri. Jaga martabat dan harga diri kita sebagai seorang mahasiswa dengan menghasilkan karya orisinal dari hasil kerja keras kita sendiri. Akan menjadi kebanggaan kita di masa mendatang apabila kita mampu mewujudkan mimpi dengan tangan kita sendiri.

Salam,


Written by indahgita

November 12th, 2014 at 11:39 am

Posted in Bebas

Ahok dan FPI

without comments

Perseteruan antara Plt. Gubernur DKI, Basuki Purnama Wijaya alias Ahok, dengan Front Pembela Islam (FPI) belum berakhir. FPI semakin ngotot menolak Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang sudah berganti posisi menjadi Presiden RI. Hampir setiap minggu FPI melakukan aksi demo menolak Ahok. Semakin lama massa yang dibawa oleh FPI semakin besar, tidak hanya anggotanya saja, tetapi juga massa dari berbagai ormas dan elemen masyarakat lainnya. Aksi demo itu seringkali disertai umpatan dan kata-kata kasar kepada Ahok.

Ahok tentu saja tidak tinggal diam ditentang demikian. Dia pun menyiapkan jurus untuk membubarkan FPI. Ahok sudah mengirim surat kepada Kemendagri dan Kepolisian untuk membubarkan FPI. Tentu saja membubarkan sebuah ormas tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang dan melalui jalur pengadilan. Sejatinya membubarkan FPI bukanlah solusi, sebab setelah dibubarkan mereka dapat membuat ormas baru dengan nama yang berbeda tetapi singkatannya sama. Undang-undang di negara kita tidak dapat melarang pembentukan ormas, sebab hak berserikat dan berkumpul sudah dijamin oleh konstitusi.

Saya bukanlah simpatisan FPI dan juga bukan pendukung Ahok. Saya bukan warga DKI, namun seperti kita ketahui apa yang terjadi di DKI pastilah menjadi perhatian semua orang di negeri ini. Dalam hal ini, kasus perseteruan Ahok dan FPI menjadi perhatian saya juga.

Media arus utama (mainstream) umumnya memberitakan penolakan FPI kepada Ahok karena Ahok itu etnis cina dan beragama Kristen. Ahok adalah minoritas, maka minoritas tidak boleh memimpin mayoritas di DKI, demikian kesan yang kita dapat dari pemberitaan media (yang perlu kita kritisi). Namun saya mempunyai pendapat lain. Penolakan FPI terhadap Ahok tidak semata-mata karena isu SARA (meskipun faktor ini juga berperan), namun saya menduga penolakan yang semakin gencar itu lebih banyak dipicu oleh pernyataan dan kebijakan Ahok sendiri. Beberapa kebijakannya dianggap menyinggung warga muslim Jakarta, misalnya pelarangan menjual hewan kurban di pinggir jalan, pelarangan memotong hewan kurban di sekolah, mempersulit izin pengajian akbar di Monas, dan mengganti seragam muslim dengan baju kebaya Betawi setiap hari Jumat (kebijakan ini akhirnya dibatalkan).

Meskipun sebagian alasan pelarangan itu masuk akal, namun karena Ahok menyinggung hal yang sensitif (urusan agama), maka kebijakannya tersebut menyinggung perasaan keberagamaan seseorang. Melarang pemotongan hewan kurban di sekolah misalnya, disebutkan alasannya karena dapat mempengaruhi psikologis siswa melihat hewan dipotong. Namun Ahok lupa, pemotongan hewan kurban di masjid-masjid pun disaksikan oleh banyak anak-anak, dan selama ini tidak pernah terdengar kasus traumatis pada anak-anak melihat pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban di sekolah adalah sarana pendidikan untuk menanamkan semangat berkurban kepada anak sejak dini.

Selain kebijakan Ahok yang sensitif, sikap dan pernyataan-pernyataan Ahook sendiri memicu kebencian bagi sebagian orang. Ahok sering melontarkan kata-kata kasar, menantang, emosional, bahkan cenderung melanggar hukum. Usulannya kepada polisi untuk menembak mati pelaku demo yang membuat onar jelas sekali bertentangan dengan hukum. Polisi tidak bisa menembak mati begitu saja pelaku rusuh. Ada prosedur tetapnya untuk menindak pelaku kerusuhan. Mau jadi pemimpin rakyat kalau setiap ada kerusuhan langsung meminta tembak mati perusuh? Itu adalah ciri pemimin yang zalim. Seorang pemimpin adalah pelindung masyarakat yang dipimpinnya.

Saya melihat Ahok terkesan “besar kepala” karena ia merasa didukung oleh media dan netizen. Gaya Ahok yang apa adanya, tidak basa-basi, ceplas-ceplos, berani, dan sebagainya, dianggap tipe pemimpin yang out of the box, sehingga menimbulkan simpati bagi sebagian orang yang sudah muak dengan perilaku korupsi dan jaim para pejabat di negeri ini.

Lain Ahok lain pula FPI. Sikap FPI yang arogan menolak Ahok secara berlebihan adalah tindakan yang salah serta bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Mencaci maki Ahok dengan kata-kata kasar hanya akan menimbulkan antipati bagi orang lain, termasuk dari orang Islam sendiri. Tidak setuju dengan Ahok tidaklah dilarang, melakukan demo juga tidak dilarang, namun semuanya harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, santun, beretika, dan tidak menggunakan aksi kekerasan. Ada salurannya jika menolak, yaitu melalui wakil-wakil rakyat d DPRD DKI.

Mempersoalkan Ahok sebagai Cina dan Kristen yang tidak boleh menjadi Gubernur Jakarta bertentangan dengan konstitusi kita. Di dalam UUD semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, maka tidak ada alasan menolak Ahok menjadi Gubernur hanya karena suku dan agama. Seharusnya pihak yang menolak menyadari bahwa setelah Jokowi menjadi Presien, maka penggantinya adalah wakilnya, dalam hal ini Ahok.

Saya sendiri tidak sepakat dengan penolakan FPI kepada Ahok karena alasan primordial. Meskipun saya bukan warga DKI, saya tidak menolak Ahok menjadi Gubernur menggantikan Jokowi. Konsekuensi hukum setelah Jokowi menjadi Presiden adalah Ahok yang menggantikannya sebagai gubernur. Kita harus sadar dan paham akan hal itu, tidak boleh membantahnya. Di luar alasan itu, menurut pengamatan saya Ahok adalah orang yang baik, tulus, dan sosok pekerja.

Namun saya bisa memahami jika penolakan FPI dan ormas lainnya terhadap Ahok dipicu oleh pernyataan dan kebijakan Ahok yang menyinggung atau sensitif. Maka menurut saya, ke depan nanti FPI dan Ahok hendaklah sama-sama memperbaiki sikap. FPI harus lebih santun dan beretika dalam melakukan demo, sebaliknya Ahok harus lebih sabar dan dapat mengontrol dirinya (terutama menjaga mulutnya). Saya sependapat dengan pernyataan Ketua PBNU, K.H. Agiel Siradj, bahwa Ahok harus bersikap lebih sabar dalam berkomunikasi dengan pihak lain, jangan sampai ia membuat orang lain sakit hati dengan kata-katanya. Selalu marah-marah, menggebrak meja, dan berkata kasar dapat menimbulkan antipati dan kemarahan terpendam bagi orang lain. Ahok juga harus lebih peka jika mengeluarkkan kebijakan yang berkaitan dengan rasa keberagamaan. Dia dapat berkonsultasi dengan MUI, para ustad, atau para habib yang menjadi panutan warga muslim DKI. Bagaimanapun Ahok juga adalah pemimpin ulama dan para habib di DKI, selain sebagai pengayom masyarakat.


Written by rinaldimunir

November 11th, 2014 at 10:40 pm

Posted in Indonesiaku

Daftar Buku untuk Dibaca

without comments

Share

list buku4

list buku
list buku2
list buku3

Written by ibudidin

November 9th, 2014 at 8:53 pm

Posted in Review Buku

Daftar Buku untuk Dibaca

without comments

Share

list buku4

list buku
list buku2
list buku3

Written by ibudidin

November 9th, 2014 at 8:53 pm

Posted in Review Buku

Minimnya Alumni ITB di Kabinet Jokowi, Memang Sudah Sewajarnya Demikian

without comments

Beberapa saat setelah Presiden Jokowi mengumumkan kabinetnya, bermunculanlah komentar-komentar dari para alumnus ITB di berbagai grup diskusi di media sosial. Menteri-menteri Jokowi didominasi oleh alumni UGM. Wajarlah, Jokowi kan alumni UGM. Lalu, alumni ITB yang menjadi menteri mana? Rata-rata para komentator di grup alumni ITB mengomentari alumni ITB menjadi menteri makin sedikit. Hanya ada ada dua orang alumni ITB di kabinet itu. Padahal, dalam kabinet-kabinet pemerintahan sebelumnya alumni ITB yang menjadi menteri banyak bertebaran. Maklum saja karena alumni ITB mempunyai jaringan yang kuat di Pemerintahan dan BUMN, hingga ke partai-partai politik, sehingga peluang menjadi menteri sangat besar. Tetapi sekarang dominasinya sudah mulai luntur.

Apakah hal ini sebuah masalah? Tergantung. Jika dilihat dari sejarah, memang kali ini alumni ITB tidak lagi mendominasi pemerintahan baru. Saya tidak tahu penyebabnya dan memang tidak ada keharusan setiap kabinet diisi oleh banyak alumni ITB, bukan? Itu hak perogeratif presiden memilih para pembantunya. Kalau sekarang sedikit, memangnya jadi masalah?

Saya sendiri tidak kaget dengan jumlah yang sedikit itu. Sudah saatnya alumni ITB melakukan introspeksi diri. Ini otokritik buat alumni alamameter saya juga. Reputasi alumni ITB sudah tercoreng dengan banyaknya pejabat negara yang merupakan alumni ITB terjerat berbagai kasus korupsi. Masih segar dalam ingatan kita Pak Rudi Rubiandini yang ditangkap oleh KPK karena kasus suap SKK Migas. Kasus yang paling anyar adalah mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi. Kalau dirunut ke belakang masih banyak lagi alumni yang terkena kasus serupa.

Memang yang melakukan korupsi tidak hanya alumni ITB saja, tetapi alumni perguruan tinggi lain pun ada juga, namun rasanya tidak sebanyak alumni ITB. Mereka adalah Rahardi Ramelan (ITS Surabaya) dalam kasus korupsi dana non-bujeter Bulog saat menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian; Nazaruddin Syamsuddin (UI) dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU); Miranda Goeltom (UI) dalam kasus cek perjalanan kepada anggota DPR RI; Rokhmin Dahuri (IPB) dalam kasus dana non-bujeter di Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dipimpinnya (sumber kutipan dari sini).

Banyaknya alumni ITB yang terjerat kasus hukum adalah sebuah peringatan keras. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Keunggulan ITB mulai tenggelam karena kasus korupsi tersebut. ITB jelas tidak pernah mengajarkan mahasiswanya melakukan korupsi, namun kalau sudah lulus dari kampus maka tindakan mereka sudah menjadi urusan pribadi masing-masing yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan alamamaternya. Pengaruh lingkungan pergaulan setelah lulus dari kampuslah yang memberikan dampak besar bagi alumni manapun untuk melakukan korupsi.

Maka, menyimak dari berbagai kasus yang memalukan nama alamamter ITB tersebut, sudah wajar kalau Jokowi hanya sedikit memberi tempat kepada alumni ITB. Kalau boleh saya usulkan moratorium dulu bagi aluni ITB untuk menjadi pejabat pemerintahan. Biarlah selama waktu moratorium tersebut menjadi masa untuk introspeksi diri bagi para alumni.


Written by rinaldimunir

November 3rd, 2014 at 2:42 pm

Posted in Seputar ITB